SEJARAH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1. Ilmu Administrasi Negara. 

Administrasi Pembangunan yang dikembangkan itu berasal dari disiplin ilmu yang mendahuluinya, yaitu Administrasi Negara. Pada abad ke 19 dapat dikemukakan sebagai permulaan perkembangan Ilmu Administrasi Negara yang dipelopori oleh penulis-penulis dan praktisi-praktisi Administrasi Pemerintahan di Amerika Serikat yaitu antara lain : Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow, Leonard D. White, dan bahkan tulisan Alekxis de Tocqueville jauh sebelumnya dianggap pula awal perkembangan Ilmu Administrasi Negara. Perkembangan Ilmu Administrasi Negara lebih relevan bagi Negara-negara yang sudah maju. 

Empat perumusan untuk menjelaskan pengertian Ilmu Administrasi Negara yaitu : 

1) Edward H. Litehfield, menyatakan bahwa Ilmu Administrasi Negara adalah “ Suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan-badan pemerintahan di organisir, diperlengkapi tenaga-tenaganya, dibayai, digerakkan dan dipimpin” 

2) Dwight Waldo, menyatakan bahwa Administrasi Negara adalah “Managemen dan Organisasi dari pada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah” 

3) Dimock, Dimock dan Koening, menyebutkan bahwa Administrasi Negara adalah “Kegiatan Pemerintah didalam melaksanakan kekuasaan politiknya” 

4) Arifin Abdulrachman, menyatakan bahwa Administrasi Negara adalah “Ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik Negara” 

( Bintoro Tjokroamidjojo, 1974 : 1 ) 

Keempat disiplin tersebut membedakan proses politik dan administrasi Negara, namun kenyataannya sangat sulit memisahkan proses politik dan proses administrasi Negara. 

Perumusan yang ketiga tersebut diatas dapat pula diperinci dalam pembahasan-pembahasan sebagai berikut : 

a) Apa yang harus dilaksanakan (the what’s), haluan politik, kebijaksanaan, program-program Negara (pemerintah). 

b) Bagaimana sebaiknya melaksanakannya (the hows), sangat tergantung oleh kondisi-kondisi dinamis dari lingkungan (ekologi), pribadi dan lain-lain. 

c) Benarkah pelaksanaan itu dan pada siapa harus bertanggung jawab atau proses evaluasi dan control. 

Tugas utama Admnistrasi Negara ialah pada dasarnya merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan politik, kemudian melaksanakannya dan menyelenggarakannya. 

Administrasi Negara mempunyai peranan yang besar dalam proses penetapan/penentuan kebijaksanaan politik. 

Tiga fungsi dasar Administrasi Negara sebagai berikut : 

a) Formulasi/perumusan kebijakan. 

a. Kebijaksanaan tergantung dari analisa yang baik atas keadaan-keadaan nyata yang ada. 

b. Kebijaksanaan juga harus meliputi usaha untuk memproyektir kenyataan-kenyataan sekarang dalam keadaan-keadaan nanti / masa depan, dengan cara melakukan perkiraan (fore cast) dari perkembangan yang mungkin terjadi. 

c. Supaya suatu program strategis dan taktik-taktik kegiatan yang berdasar kedua diatas dapat disusun. 

d. Rangkaian terakhir adalah pengambilan keputusan (decision making) 

b) Pengaturan / Pengendalian unsur-unsur administrasi. 

Struktur organisasi, keuangan, kepegawaian dan lain-lain. 

c) Penggunaan Dinamika Administrasi. 

Kegiatan-kegiatan lain yang perlu dilaksanakan tidak saja bagi realisasi tujuan, kebijaksanaan yang telah dirumuskan, tetapi juga untuk pengendalian atau pengawasan dari pada unsur-unsur administrasi. 

Unsur-unsur dinamika administrasi (the dynamics of administration) ini meliputi : 

a. Pimpinan. 

b. Koordinasi. 

c. Pengawasan. 

d. Komunikasi. 

Menurut Waldo, dalam Bintoro, 1974 : 4, Administrasi adalah kegiatan kebijaksanaan secara rasional, dan rasionalitas itu tercermin dalam pengelompokan kegiatan menurut fungsi-fugsi yang dilakukan. 

Sedangkan The Liang Gie, mengatakan Administrasi adalah “Segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.” Dan apabila tujuan-tujuan itu adalah tujuan negara / pemerintah, maka menjadi lingkupan wilayah Ilmu Administrasi Negara. 

Kemudian S.P.Siagian ( Dalam Administrasi Pembangunan, Konsep, dimensi dan strateginya, Gunung Agung, Jakarta, 1978 : 2 ) memberikan pengertian Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Karena masih terikatnya buku-buku administrasi negara dengan kasus empiris Negara Amerika Serikat maupun negara-negara maju lainnya, maka terdapat suatu orientasi baru yang dipelopori oleh kalangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

PBB pada tahun 1950 an mulai memberikan perhatian terhadap segi administrasi negara-negara yang baru berkembang. Hal ini terutama dihubungkan dengan pemberian bantuan luar negeri. 

Kondisi ini juga dapat dilihat mengenai bantuan dari luar negeri yang terus berlanjut sampai sekarang yaitu bantuan Loan, IMF, seperti salah satu contoh yaitu bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bersumber dari bantuan Luar Negeri (Bank Dunia). 

2. Perkembangan kearah Administrasi Pembangunan. 

Para ahli Ilmu Administrasi Negara, kemudian memberikan perhatian pula terhadap dua hal yaitu : 

1) Administrasi bagi negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang mengalami masa perubahan (dari masyarakat tradisional agraris kearah masyarakat maju dan mulai memperkembangkan industri ). 

2) Yang kedua adalah perhatian kepada masalah interrelasi antara administrasi sebagai praktek dibidang-bidang kehidupan yang lain. 

Oleh para ahli tersebut diperkembangkan studi komperatif mengenai hal-hal itu. Mereka kemudian menyebutkan diri sebagai kelompok studi komperatif atau Comparative Administratif Group (CAG), yang dipelopori oleh antara lain : 

1) F.W. Riggs 

2) John D.Montgomery 

3) Milton Esman 

4) Raiph Braibanti 

5) William J. Siffin 

6) Edward W. Weidner, dan lain- lain. 

Dalam Prismatik tulisan Fred W.Riggs, tentang “Prismatic Society” (Bintoro,1974:5) mengembangkan suatu model mengenai ciri birokrasi dari satu lingkungan masyarakat yang belum maju (refracted type) tapi sudah bukan lingkungan masyarakat yang masih tradisional (fused type). Model ini disebut “Sala Model” dalam suatu lingkungan “Masyarakat Prismatik” 

Model ini berguna untuk menjelaskan sikap-sikap birokrasi dan hubungan organisasi dalam masyarakat yang baru berkembang. 

Refracted 

Perkembangan selanjutnya ialah adanya lebih ketegasan orientasi didalam Ilmu Administrasi yang sekarang merupakan tingkat-tingkat permulaan pertumbuhan Ilmu Administrasi Pembangunan. 

Kelompok studi komperatif yang terdahulu kemudian memperkembangkan diri menjadi kelompok Administrasi Pembangunan atau Development Administratif Group (DAG). Dan kelompok ini memperluas diri dengan ahli-ahli dari berbagai pihak, terutama ahli-ahli dari negara baru berkembang antara lain : 

- Dr. Ajit Bannerjee. 

- Dr. Carlos P.Ramos. 

- Dr. S.S. Husen. 

- Dr. Hahn-Been Lee. 

- Dr. S.P. Siagian, dari Indonesia dapat disebut sebagai salah seorang pelopor pengembangan “Ilmu Administrasi Pembangunan di Indonesia”. 

Lebih lanjut dalam bukunya Administrasi Pembangunan (Bintoro, 1974-9) menyebutkan bahwa Administrasi Pembangunan mempunyai cirri-ciri yang lebih maju dari pada Administrasi Negara. 

Beberapa ciri-ciri perbedaan tersebut dapat dilihat dari dalam uraian dibawah ini sebagai berikut :

Ciri-ciri Administrasi Negara	Ciri-ciri Administrasi Pembangunan
1. Lebih banyak terkait dengan Lingkungan        masyarakat negara-negara maju.	1.      Lebih memberikan perhatian terhadap masyarakat yang berbeda terutama bagi lingkungan masyarakat Negara-negara baru berkembang.
2.Terdapat kelompok yang cenderung    berpendapat turut berperannya administrasi        negara dalam proses perumusan             kebijaksanaan, tapi masih kurang        ditekankan. Bahkan ada bersikap netral        terhadap tujuan-tujuan pembangunan.	2.      Mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaan yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan sosial, perekonomian dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya melalui proses politik.
3. Lebih menekankan kepada pelaksanaan     yang tertib / efesien dari unit-unit kegiatan     pemerintah pada waktu ini. Berorientasi     masa kini.	3.      Justru berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan kearah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat dimasa depan. Berorientasi masa depan.
4. Lebih menekankan kepada tugas-tugas    umum (rutin) dalam rangka pelayanan       masyarakat (public service) dan tertib    pemerintahan. Administrasi Negara lebih   bersikap sebagai  “Balancing Agen”   (Pelayanan umum)	4.      Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (Development Functions) dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif. Administrasi Pembangunan lebih bersikap “Developmen Agent ” (Penggerak Pembangunan).
5. Sebagai akibat dari hal yang disebutkan    diatas, maka Administrasi Negara lebih    menengok kepada kerapian aparatur        administrasi itu sendiri	5.      Administrasi harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan tujuan-tujuan yaitu ekonomi, sosial. Dengan perkataan lain administrasi dari kebijaksanaan dan isi program-program pembangunan.
6. Dalam Administrasi Negara seakan-akan     ada kesan menempatkan administrasi     dalam aparatur pemerintah sekedar     sebagai pelaksana.	6.      Dalam Administrasi Pembangunan administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (Change Agents).
7. Lebih berpendekatan legalistis (Legalistic    Approach)	7.      Lebih berpendekatan lingkungan (Ekological Approach). Berorientasi pada kegiatan (acton oriented) dan bersifat pemecahan masalah (problem Solving).