Dasar-dasar teori ekonomi mikro

A. Pengertian dan filosafi dasar ekonomi mikro

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang dan masyarakat menentukan pilihan mnegenaipenggunaan sumberdaya yang langka dan mempunyai kemungkinan penggunaan alternatif untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa serta mendistribusikannya hanya utnuk konsumsi berbagai-bagai orang dan kelompok orang yang terdapat dalam masyarakat, baik kini maupun masa akan datang dan dengan menggunakan uang ataupun tidak.



Sedangkan yang dimaksud dengan Ekonomi Mikro adaalah : ilmu ekonomi yang mencoba melihat kegiatan ekonomi dari satuian-satuan yang kecil, melihat kegiatan mikro biotik dengan mikroskop. Bidang telaah ilmu ekonomi adalah prilaku ekonomi,yaitu yang timbul sebagai tanggapanterhadap dorongan kebranian manusia untuk memenuhi kebuthan hidupnya, khussnya kebuthan yang bersifat kebendaan.



Kebutuhan kebendaan yang menjadi sasaran penelaahan prilaku ekonomi terdiri dari kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan kebendaan yang angat esensial bagi kelengkapan hidup manusia, dan kebutuhan bahan pokok, yaitu kebutuhan kebendaan yang mendukung kesjahteraan hidup manusia. Kebuthan pokok berakar pada kebutuhan manusia sebagai makhluk biologis, dan kebutuhan bahan pokok beraakar pada kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, jadi berasal dari dalam diri manusia sendiri, bersifat manusiawi, sedang alat pemuas kebutuhan tersebut berasal dari sumbernya yang pada dasarnya disediakan oleh alam, bersifat alami.

B. Pilihan dan Kelngkaan

Di Dalam pembicaraan tentang ilmu ekonomi kata-kata pilihan dan kelangkaan sering sekali terdengar. Kedua kata tersebut eratsekali hubungannya dan merupakan konsep yang sangat esensial dalma ilmu ekonomi. Kelangkaan adalah konsep yang berhubungan dngan harga, bukan jumlah. Air di lautan Pasifik, uadara di atas kepulauan Indonesia, pasir di Gurun sahara, dan sebagainya. Julahnya sangat banyak sekali, sehingga alupun terbatas tidak bisa disebut langka. Di lain pihak, air bersih untuk minum, udara kota yangbersih, pasir untuk banguan dan lain-lain, jumlahnya tetap banyak, tetapi dapat disebut sebagai barang langka. Jadi kelangkaan bukan merupakan sifat barang tetapi pencerminan keadaan, suatu hubungan timbal balik antara kebutuhan ketersediaan sumber daya.



Seseutau barang disebut langka bila memperolehnya dibutuhkan sebuah pengorbanan. Sejumlah barang lain. Untuk memperoleh sebuah mobil, misalnya seseorang harus membeli (pengorbaanan berupa uang) atau menukarnya dengan sejulah barang lain. Sebaliknya sesuatu barang disebut barang bebas apabila untuk menikmatinya tidak diperlukan pengorbanan yang berupa hilangnya kenikmatan yang dapat diperoleh darai barang lain. Semakin langka suatu barang, maka semakin banyak barang lain yang harus dikorbankan untuk memperoleh barang langka trsebut.

Dengan demikian jelaslah bahwa hampir semua barang di dunia ini adalah barang langka, apalagi sumber daya. Untuk memeperoleh barang-barang tersebut diperlukan pengorbanan yang juga berupa barang langka. Dari keadaan inilah timbul konsep Pilihan, yaotu kemungkinan untuk memilih berbagai alternatif yang tersedia. Kemungkinan untuk memilih mengandung dua keadaan. Keadaan yang satu disebut kesempatan dan berupa sekelompok barang dan jasa tersedia dan dapat dipilih, sedangkan keadaan kedua disebut preferensi dan berupa skelompok kreteria seleksi yang diatur secara berjenjang.


C. Permasalah dasar ekonomi

Dalam usahanya untuk memdnuhi kebutuhan hidup yan relatif tidak terbatas, padahal sumber daya relatif terbatas, setiap masyarakat dihadapkan pada suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemilihan penggunaan sumber daya yang tersedia. Permasalah itu pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam permasalah dasar ekonomi, antara lain :

a. pemilihanpenggunaan sumber daya dalam kaitannya dengan penentuan tentang barang dan jasa yang harus di hasilkan olrh asyrakat

b. bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa tersebut

c. untuk sipaa barang dan jasa itu dihasilkan.

Read More

ANALISA STRATEGI BRAND PLACEMENT KONSEP BRAND PLACEMENT

Strategi brand placement adalah strategi kegiatan penempatan nama merek, produk, kemasan produk, lambang atau logo tertentu dalam sebuah film, acara televisi ataupun media bergerak lain untuk meningkatkan ingatan audience akan merek tersebut dan untuk merangsang terciptanya pembelian. 

Pengertian lain dari brand placement adalah penempatan komersil yang dilakukan melalui program media tertentu yang ditujukan untuk meningkatkan visibilitas sebuah merek atau produk dan jasa. Penempatan yang dilakukan secara halus dan merupakan satu kesatuan dari media yang digunakan sehingga diharapkan visibilitas merek akan terangkat. Tingginya kegiatan brand placement dalam komunikasi merek produk industri mengindikasikan bahwa pengiklan menggunakan teknik di dalalm mempengaruhi sikap konsumen terhadap sebuah merek (Avery and Ferraro, 2000). 

Astous and Seguin (1998) membagi bentuk brand placement dalam tiga jenis yaitu: 

1. Implicit Brand Placement 

Jenis dari brand placment dimana sebuah merek / produk / perusahaan tampil dalam sebuah film atau program tanpa disebutkan secara formal. Sifat brand placement ini adalah pasif sehingga nama merek, logo ataupun nama perusahaan muncul tanpa adanya penjelasan apappun mengenai manfaat ataupun kelebihan. 

2. Integrated Explicit Brand Placement 

Jenis dari brand placement dimana sebuah merek / produk / perusahaan disebutkan secara formal dalam sebuah program. Sifat brand placement ini adalah aktif, dan pada tipe ini manfaat ataupun keunggulan produk dikomunikasikan. 

3. Non Integrated Explicit Brand Placement 

Jenis dari brand placement dimana sebuah merek / produk / perusahaan disebutkan secara formal dalam sebuah program tetapi tidak terintegrasi dalam isi program / film. Nama sponsor dimunculkan pada awal atau pertengahan dan mungkin diakhir acara ataupun merupakan bagian dari nama program atau film. 

Russel (1998) mengklasifikasikan brand placement dalam tiga dimensi yaitu visual, auditory dan plot connection 

1. Visual Dimention 

Dimensi ini merujuk pada tampilan sebuah merek dalam sebuah layar atau dikenal dengan istilah screen placement. Bentuk dimensi ini memiliki tingkatan yang berbeda, tergantung pada jumlah tampilan dalam layar, gaya pengambilan kamera atas suatu produk dsb. 

2. Auditory Dimention 

Dimensi ini merujuk pada penyebutan suatu merek dalam sebuah dialog atau dikenal dengan istilah script placement. Bentuk dimensi ini memiliki variasi tingkatan, tergantung pada konteks penyebutan merek, frekuensi penyebutan merek dan penekanan atas suatu merek melalui gaya bahasa, intonasi dan penempatan pada dialog serta aktor yang menyebutkan merek tersebut. 

3. Plot Connection Dimention (PCD) 

Dimensi ini merujuk pada integrasi penempatan merek dalam cerita sebuah film. PCD yang rendah tidak akan efektif dalam pengkomunikasian merek sedangkan PCD yang tinggi memperkuat tema elemen cerita. (Holbrook and Grayson 1996) 

IMPLEMENTASI STRATEGI BRAND PLACEMENT MELALUI MEDIA FILM 

Media yang paling sering digunakan oleh pemasar dalam mengimplementasikan strategi brand placement adalah penempatan merek dalam sebuah film atau yang dikenal dengan istilah brand cameo. 

Berikut beberapa keunggulan yang menjadi pertimbangan pemasar dalam menggunakan brand placement dibandingkan memasang iklan produk melalui media televisi: 

a. Beberapa konsumen merasa bahwa penggunaan nama merek dalam sebuah film merupakan hal yang biasa dan ditujukan untuk membuat film semakin tampak nyata (Solomon and Englis;1994). 

b. Permirsa dapat melakukan banyak hal di rumah selagi menonton televisi sehingga mengurangi atensi pemirsa dan mengurangi efektivitas pesan yang hendak disampaikan. 

c. Jika pada film, maka pemirsa memilih sendiri dengan kemauannya untuk menontonnya tanpa paksaan sehingga mereka lebih terbuka terhadap komunikasi merek yang tersedia dalam film yang sedang ditontonnya. 

d. Fenomena dimana terjadi perubahan kebiasaan dari konsumen untuk mengganti channel pada saat iklan telah mempengaruhi efektivitas media iklan televisi (Fourier and Dolan,1997). 

e. Banyaknya media iklan yang muncul, kesamaan jenis program acara lintas stasiun televisi juga turut berkontribusi dalam penggunaan brand placement. 

f. Keunikan dari brand placement adalah proses penyampaian merek dan keselarasannya dalam sebuah cerita, tidak ada persaingan komunikasi dalam media yang sama pada saat bersamaan. 

g. Hal tersebut diatas dapat meningkatkan brand knowledge, yaitu konsep yang terdiri dari sebuah pemahaman merek dalam pikiran konsumen dari segala macam variasi asosiasi yg mungkin timbul. 

h. Penelitian membuktikan bahwa pemirsa menyukai penempatan produk karena produk tersebut terlihat nyata dan mendukung karakter pemeran utama, menciptakan nuansa historis dan memberi kesan kehidupan yang nyata dan sehari – hari. 

i. Bagi pemasar, tersedianya captive audience dengan daya jangkau dibandingkan iklan tradisional merupakan salah satu daya tarik untuk penempatan merek secara natural dan nyata. (Turcotte,1995) 

j. Brand placement berbeda dengan penggunaan selebriti sebagi endorser dalam sebuah iklan. Penggunaan selebriti dalam mengendorse produk dan merek dilakukan untuk tujuan komersil dimana dilakukan pada pertengahan sebuah acara televisi ataupun diawal pemutaran film layar lebar. Hal tersebut membuat konsumen ”anti ” terhadap iklan televisi sedangkan brand placement memberikan kesempatan untuk melibatkan konsumen dalam mengekspose sebuah merek dan produk selama proses natural dari narasi atau adegan dan juga program acara televisi. 

k. Media tradisional telah gagal dalam memancing atensi dari konsumen dan penggunaan brand placement merupakan alat potensial dalam mengubah pola pembelanjaan konsumen. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemasar sebelum melakukan brand placement dalam hal ini penggunaan brand cameo yaitu: 

1. Jenis penggunaan strategi brand placement dalam konteks sebuah film dapat dilakukan melalui tiga cara (Shapiro;1993): 

a. Menyajikan tampilan yang jelas atas produk dan nama merek produk. 

Aktivitas ini merupakan implementasi dari visual dimention dalam strategi brand placement. Istilah dalam praktek lapangan untuk aktivitas tersebut adalah screen placement. 

b. Penggunaan produk atau merek dalam adegan film. 

Aktivitas ini merupakan implementasi dari plot connection dimention dalam strategi brand placement. 

c. Digunakan dan dibicarakan dalam dialog film oleh pemeran utama. 

Aktivitas ini merupakan implementasi dari Audio Dimention dalam strategi brand placement. Istilah dalam praktek lapangan untuk aktivitas tersebut adalah script placement. 

2. Merujuk pada konsep teori dari brand placement, maka berikut adalah hal – hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan ketiga jenis dari strategi brand placement: 

a. Brand placement yang terlalu dominan tampil dalam sebuah film, termasuk dalam PCD yang rendah. Meskipun tampil singkat dengan penempatan yang tepat serta didukung oleh pemeran utama bisa merupakan PCD yang kuat. 

b. Penelitian membuktikan bahwa kedua dimensi diatas memiliki fungsi yang berbeda di dalam proses penempatan merek. Perbedaan tersebut muncul pada proses encoding pesan yang disampaikan dan asosiasi yang muncul dalam benak konsumen pada saat menerima pesan tersebut. (Unnava, Agarwal and Haugtvedt;1996). 

c. Visual Dimention menciptakan suatu konteks dalam sebuah cerita sedangkan plot menciptakan sebuah cerita menjadi lebih realistis sedangkan dimensi auditori akan menguatkan keyakinan konsumen akan suatu merek dibandingkan hanya sekedar ditampilkan tanpa adanya penjelasan. (Solomon and Englis;1994,) 

d. Kombinasi dari ketiga dimensi tersebut dapat menciptakan efektifivitas yang baik dalam brand placement dan demikian sebaliknya (Russel, 2002). 

3. Pemirsa akan melihat kualitas sebuah merek berdasarkan kualitas karakter pengguna dalam film. Untuk itu pemasar harus selektif dan berhati – hati di dalam menempatkan merek atau produknya di dalam sebuah film. Kesalahan dalam pemilihan film turut berkontribusi terhadap citra dan persepsi konsumen terhadap merek dari produk perusahaan. Selain itu untuk mendapatkan efek yang maksimal maka merek harus dapat merefleksikan karakter dan kelas dari aktor penggunanya 

4. Strategi penempatan merek harus dilakukan secara hati – hati dengan mempertimbangkan kejelasan tampilan dalam film dan mengintegrasikannya dengan alur cerita dari sebuah film sehingga dapat memperkaya tema dan karakter dari film yang bersangkutan (Hirschman;1998) 

Strategi brand placement dengan menggunakan strategi brand cameo dalam sebuah film sudah lazim digunakan di negara Amerika dan negara – negara Eropa. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil survey dari Forrester Research bekerjasama dengan ANA (Association of National Advertisers) menyatakan bahwa: 

“ 78% pengiklan merasakan kalau iklan televisi sudah semakin tidak efektif sejak dua tahun terakhir”. Riset juga menyatakan kalau kini pemasar mulai mengeksplorasi perkembangan teknologi terbaru untuk menghabiskan bujet iklan televisinya.” 

Bahkan sebuah website www.brandchannel.com yang merupakan salah satu website yang khusus membahas branding world seperti menyediakan artikel dengan topik – topik seputar merek, diskusi tentang merek, dan studi kasus merek mulai memberikan penghargaan terhadap merek – merek yang dinilai berhasil dalam menerapkan strategi brand placement melalui strategi brand cameo. 

Salah satu contoh yang menarik mengenai penerapan strategi brand cameo adalah untuk kasus merek Ford. Berikut poin – poin utama dari studi kasus dari produsen mobil dari Amerika dengan merek produk Ford, yang secara aktif dan teratur menerapkan strategi brand cameo: 

§ Product placement dilakukan mulai tahun 1968 dengan menampilkan Ford Mustang GT dan banyak sekali disebutkan merek Ford dalam dialog – dialog yang dilakukan oleh pemeran utama pada film ”Bullitt” 

§ 1973 Ford meluncurkan Ford Falcon pada film “Grease Is The Word.” 

§ Pada tahun 1990, film “RoboCop” menggunakan Ford Taurus sebagai mobil polisi untuk aktor pemeran utamanya. 

§ Selama tahun 2005, Ford melakukan brand (product) placement sebanyak 19 kali pada beberapa film terkenal. 

§ Tahun 2005 Ford melakukan product placement di beberapa film horor seperti “Boogeyman”, “The Fog”,” Saw II”, dan “The Ring Two”. 

Dari poin – poin utama pada studi kasus merek mobil Ford, dapat diketahui bahwa produsen mobil Amerika tersebut secara aktif mulai dari tahun 1973 sampai dengan tahun 2005 (selama 32 tahun) tetap konsisten dalam menerapkan strategi brand placement. Dari fakta tersebut dapat dinilai bahwa strategi brand placement terbukti efektif di dalam meningkatkan awareness dan juga tingkat penjualan dari sebuah produk. Jika strategi tersebut gagal maka tentu Ford sudah menghentikan strategi tersebut sejak tahun 1973. Keseriusan Ford dalam mengimplementasikan strategi brand placement membawa merek tersebut menjadi pemenang dalam kompetisi Brand / (Product) Placement Award untuk kategori Overall Product Placement. 

Berikut hasil survey dari website brand channel mengenai tren penggunaan strategi brand placement pada beberapa film box office hollywood Amerika, yaitu: 

Read More

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Definisi mengenai usaha mikro di Indonesia beranekaragam. Beberapa lembaga bahkan undang-undang di Indonesia memberikan definisi sendiri mengenai usaha mikro. Biasanya usaha mikro didefinisikan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan omzet penjualan. Menurut undang-undang nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 mengenai UMKM, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usahaperorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undangundang ini. Kriteria Usaha Mikro menurut undang- undang nomor 20 tahun 2008 pasal 6 adalah sebagai berikut. 

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMK berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha Mikro (UM) merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja kurang dari 5 orang termasuk tenaga keluarga yang tidak bibayar. Usaha Kecil (UK) merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. 

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,00. Ciri-ciri usaha mikro: 

1. Jenis barang/ komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti; 

2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat; 

3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai; 

4. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah; 

5. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank; 

6. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. 

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah. 

Usaha Kecil adalah Aset lebih kecil dari Rp 200 Juta diluar tanah dan bangunan. Omzet tahunan lebih kecil dari Rp 1 milyar. Dimiliki oleh orang Indonesia independen, tidak terafiliasi dengan usaha menengah, besar. Boleh berbadan hukum, boleh tidak (Undang-Undang No.9/1995 tentang Usaha Kecil). Berbagai definisi mengenai usaha mikro terangkum melalui tabel 2 berikut ini. 

Usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau dekat miskin, bersifat usaha keluarga, menggunakan sumberdaya lokal, menerapkan teknologi sederhana, dan mudah masuk industri. 

Pekerja < 5 orang 

Pekerja < 10 orang 

Bank Dunia 

Aset < $ 3 juta 

Omset < $ 3 juta per tahun 

Kep.MenKeu No.40/KMK.06/2003 

Omset ≤ Rp 100.000.000 per tahun 

Pinjaman ke Bank ≤ Rp 50.000.000 

Kementerian Negara Koperasi dan UMKM 

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta. 

Sumber: Dari berbagai sumber 

Peran usaha mikro dalam perekonomian Indonesia (Urata dalam Sulistyastuti, 2004) adalah: 

1. Usaha mikro merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi Indonesia. 

2. Penyediaan kesempatan kerja. 

3. Pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat. 

4. Penciptaan pasar dan inovasi melalui fleksibilitas dan sensitivitas atas keterkaitan dinamis antar kegiatan perusahaan. 

5. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor non-migas. 

Eksistensi UMKM dalam Pembangunan Nasional memang cukup dominan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh berbagai data empiris berikut ini Setyobudi (2007). 

1. Jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Pada tahun 2005 tercatat jumlah UMK adalah 44,69 unit atau 99,9% dari jumlah total unit usaha. 

2. Potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMK dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMK menyerap 77,68 juta tenaga kerja atau 96,77% dari total angkatan kerja yang bekerja. 

3. Kontribusi UMK dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 54,22% dari total PDB. 

Berikut ini adalah berbagai permasalahan yang secara umum menjadi kendala bagi usaha kecil (Marbun, 1993). 

1. Tidak atau jarang adanya perencanaan yang tertulis. Usaha kecil cenderung kurang memiliki perencanaan sehingga tidak dapat memusatkan segala tenaga dan daya untuk mencapai sasaran yang paling menguntungkan. Kurangnya perencanaan juga menyebabkan usaha kecil kurang mampu membuat sasaran dan urutan prioritas. Kondisi ini menyebabkan pengusaha usaha mikro tidak dapat mengukur apakah usahanya berhasil atau setengah gagal atau gagal. 

2. Tidak berorientasi ke depan, melainkan hari kemarin atau hari ini. Orientasi usaha kecil adalah barang atau usaha yang laku kemarin atau saat ini, didukung dengan kurangnya pengalaman, kurang bimbingan, dan kurang pendidikan, menyebabkan usaha kecil tidak bisa atau kuarang dapat membaca kecenderungan masa depan, apalagi untuk lima tahun mendatang. 

3. Tidak memiliki pendidikan yang relevan.Orang-orang yang terjun di usaha kecil kebanyakan tidak memiliki pendidikan yang relevan, ditambah dengan keterbatasan waktu dan bisa menyebabkan mereka cenderung kurang memiliki kemampuan yang memadai yang mendukung usahanya. 

4. Tidak ada pembukuan yang teratur dan tanpa neraca laba-rugi.Akibat tanpa perencanaan tertulis dan kurang pendidikan serta karena tidak ada paksaan pemerintah (pajak), umumnya usaha kecil tidak memiliki dan tidak mempraktekkan pembukuan yang teratur. Paling banter hanya mempunyai catatan tercecer berapa yang laku hari ini, juga tidak jelas uang pribadi atau uang perusahaan. Tidak jelas berapa seharusnya “gaji” pemilik setiap bulan. Kebutuhan akan pembukuan dianggap hanya membuang-buang waktu dan biaya. Kondisi ini akhirnya menyebabkan setiap akhir tahun atau tahun buku tidak dapat mengetahui berapa besarnya laba atau rugi yang diperoleh tahun tersebut. 

5. Tidak mempunyai atau tidak mengadakan analisis pasar yang up to date atau tepat waktu dan mutakhir. Tidak adanya perencanaan dan pendidikan yang relevan ditambah lagi tanpa pembukuan yang teratur, umumnya usaha mikro juga tidak memiliki analisis pasar yang relevan. Pengusaha usaha mikro hanya berdasarkan perkiraan dan bertumpu pada pengalaman hari kemarin. Pengusaha tersebut juga tidak mengetahui secara pasti berapa besar potensi pasar dan pemasaran dilakukan berdasarkan “feeling” dan pengamatan sepintas. Akibatnya pengusaha usaha mikro terkadang tidak memiliki cukup jumlah barang yang diperlukan pembeli, atau mempunyai stok yang berlebih bagi barang-barang yang kurang laku atau barang yang laku kemarin. 

6. Kurang spesialisasi atau diversifikasi berencana.Kelemahan perencanaan dan tidak adanya peramalan (forecasting) yang relevan menjadikan posisi pengusaha usaha mikro terserah “nasib”. Ketidakadaan analisis pasar menyebabkan hambatan spesialisasi atau diversivikasi yang dalam beberapa hal merupakan keharusan. Akibat bobot orientasi pada hari kemarin dan hari ini menjadikan pengusaha kecil mengerjakan atau mengusahakan apa yang laku dijual atau berhasil dibuat orang lain. Akibatnya, dapat diramalkan, hampir semua usaha kecil di daerah atau lokasi tertentu menjual barang atau membuat produk yang sama, baik ukuran, warna atau pun rasa. 

7. Jarang mengadakan pembaharuan (inovasi). Beberapa usha kecil cenderung tidak mengalami perubahan atau pembaharuan setelah sekian tahun atau, setelah berubah generasi, tetap membuat barang yang sama dan peralatannya menua sejalan dengan umur pemiliknya. Andaipun ada pembaharuan, hal ini cenderung meniru dan bukan hasil analisis pasar dan rencana pembaharuan yang konsekuen. 

8. Tidak ada atau jarang terjadi pengkaderan. Kebanyakan pengusaha usaha mikro segan menurunkan ilmu kepada pembantupembantunya, karena takut disaingi, kurang percaya, atau tidak ada kesadaran akan pengkaderan tersebut. Adapun pengkaderan anak kandung hampir tidak pernah atau jarang terjadi karena pandangan agar anak sukses melalui jenjang pendidikan yang tinggi dan bukan menjadi seperti dirinya. 

9. Cepat puas. Tidak adanya perencanaan dan tanpa peramalan biasanya pengusaha usaha mikro cepat puas dan kurang ambisius. Usaha kecilnya setelah berusaha 10 atau 20 tahun bidang usahanya bukannya semakin besar atau bertambah bahkan ikut menua sesuai umur pemiliknya. Hal ini mungkin erat kaitannya dengan pendidikan yang tidak relevan dan tanpa pengalaman yang menantang. 

10. Keluarga sentris. Pada usaha mikro, bisnis dan keluarga sering kabur atau tidak jelas. Keluarga sering campur tangan dalam urusan perusahaan sehingga membingungkan pelanggan. Pengusaha usaha mikro kurang mampu mendelegasikan hak dan kewajibannya yang luas kepada pembantu yang bukan anggota keluarga. 

11. Kurang percaya pada ilmu modern. Bagi kebanyakan pengusaha usaha mikro beranggapan bahwa belajar lagi atau mempelajari ilmu baru merupakan pemborosan atau tidak perlu. Sebagian diantara pengusaha usaha mikro begitu percaya diri dan menutup diri. Pengusaha usaha mikro menafsirkan ilmu modern sebagai akal-akalan dan sekedar cari uang bagi pengajar. 

12. Kurang pengetahuan hukum dan peraturan. Pendidikan yang terbatas seringkali membuat pengetahuan pengusaha usaha mikro mengenai hukum dan peraturan terbatas. Hal ini yang menyebabkan mereka meniru produk yang dilindungi hak paten atau tidak paham dengan aneka pajak yang dikenakan pada produknya. 

Dibalik peran besar UMKM dalam mendukung Pembangunan Nasional, UMKM dihadapkan berbagai macam persoalan yang cukup serius. Permasalahan tersebut dapat dilihat dua aspek, yaitu persoalan internal yang berasal dari internal UMKM maupun persoalan eksternal yang berasal dari luar UMKM. 

a. Faktor Internal 

Berikut ini adalah beberapa persoalan internal yang dihadapi oleh UMKM. 

1. Kurangnya permodalan usaha. Masalah modal memang menjadi momok bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Hal ini dapat terjadi karena pada umumnya usaha mikro, kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal usaha dari di pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal usaha dari pihak lain (bank atau lembaga keuangan lainnya) sulit untuk diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank sulit untuk dipenuhi UMKM. 

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas. Sebagian besar usaha mikro, kecil dan menengah merupakan usaha keluarga yang turun menurun dan tumbuh secara tradisional. Keterbatasan sumber daya manusia baik itu dari pendidikan formal maupun pengetahuan dan ketrampilannya sangat berpengaruh pada kemampuan UMKM untuk mengembangkan usahanya. Persoalan ini nantinya akan berimbas pada sulitnya UMKM untuk menyesuaikan perkembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. 

3. Lemahnya jaringan dan kemampuan penetrasi pasar. Sebagian besar UMKM merupakan unit usaha keluarga yang mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid dan mapan serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau pasar internasional. 

b. Faktor Eksternal 

1. Iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif 

Kebijaksanaan pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah belum sepenuhnya membuat iklim usaha menjadi kondusif, meskiput dari tahun ke tahun terus diperbaiki. Hal ini bisa dilihat adanya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar. 

2. Keterbatasan sarana dan prasarana 

Terbatasnya akses terhadap informasi terkait kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana dan prasarana yang dimiliki tidak bisa berkembang mengikuti kemajuan usaha yang diharapkan. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya total factor productivity dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat. Keterbatasan teknologi, khususnya usaha-usaha rumah tangga (mikro) disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi baru dan keterbatasan SDM yang dapat mengoprasikan mesin-mesin baru atau melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksi. 

3. Dampak otonomi daerah 

Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan membuat kebijakan untuk masyarakat setempat. Sistem disentralisasi ini tentunya akan banyak mempengaruhi para pelaku bisnis kecil dan menengah. Jika kebijakan ini tidak dibuat untuk mendukung pelaku bisnis kecil maka akan menurunkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah. 

4. Dampak pasar bebas 

Globalisasi dan pasar bebas telah menimbulkan efek ngetif yang luar biasa bagi industri menengah ke bawah di Indonesia, khususnya UMKM. Masuknya produk-produk dari China dengan harga yang relatif murah telah melemahkan posisi UMKM di pasar lokal maupun nasional. 

5. Terbatasnya akses pasar 

Salah satu aspek terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh UMKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar domestik dari produk-produk serupa buatan industri besar dan impor, maupun di pasar ekspor. 

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi 

perkembangan usaha mikro dan kecil. Hasil studi lintas negara yang dilakukan James dan Akrasanee (dikutip Tambunan, 2002) di sejumlah negara ASEAN menunjukkan bahwa termasuk growth constrains yang dihadapi oleh banyak pengusaha kecil menengah (kecuali Singapura). Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun pasar ekspor. Selain itu, terbatasnya informasi banyak usaha kecil menengah, khususnya yang kekurangan modal dan SDM serta berlokasi di daerah-daerah pedalaman yang relatif terisolir dari pusat informasi, komunikasi, dan 

transportasi, juga mengalami kesulitan untuk memenuhi standar-standar 

internasional yang terkait dengan produksi dan perdagangan. 

6. Keterbatasan SDM 

Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek enterpreunership, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, engineering design, quality control, organisasi bisnis, akuntasi, data processing, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Keterbatasan ini menghambat usaha mikro di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional. 

7. Keterbatasan finansial 

Usaha mikro, khususnya di Indonesia menghadapai dua masalah utama dalam aspek finansial: mobilisasi modal awal (star-up capital) dan akses ke modal kerja, seperti finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Kendala ini disebabkan karena lokasi bank yang terlalu jauh bagi banyak pengusaha yang tinggal di daerah yang relatif terisolasi, persyaratan terlalu berat, urusan administrasi terlalu bertele-tele, dan kurang informasi mengenai skim-skim perkreditan yang ada dan prosedur. 

Menurut Lestari (2007) untuk memenuhi kebutuhan masalah permodalan, UMKM paling tidak menghadapi 4 masalah, yaitu: 

a) Masih rendahnya atau terbatasnya akses usaha mikro terhadap berbagai informasi, layanan, fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal, baik bank maupun non bank misalnya dan BUMN, ventura. 

b) Prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan baik dalam hal jumlah maupun waktu, kebanyakan perbankan masih menempatkan agunan material sebagai salah satu persyaratan dan cenderung mengesampingkan kelayakan usaha. 

c) Tingkat bunga yang dibebankan dirasa masih tinggi. 

d) Kurangnya pembinaan, khususnya dalam managemen keuangan, seperti perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya. 

Kurangnya minat atau keengganan dari pihak perbankan komersial untuk menyalurkan kredit kepada UMKM karena anggapan kelompok atau individu yang mempunyai predikat sebagai masyarakat miskin sangat tidak bankable. UMKM seringkali menghadapi kesulitan dalam hal memenuhi persyaratan jaminan perbankan yang disebabkan kecilnya usaha mereka. Pengusaha UMKM cenderung tidak memiliki tanah atau sumber daya penting lainnya yang melindungi aset keuangan mereka. Ketika perbankan menerapkan peminjaman yang didasarkan pada arus kas, pemerintah harus menciptakan lingkungan yang dapat memunculkan perusahaan sewa beli (leasing) maupun anjak piutang (factoring), yang dapat membantu usaha mikro untuk mendapatkan akses modal tanpa harus ada sejumlah jaminan pinjaman yang besar. 

2. Kredit atau Pembiayaan 

Definisi kredit atau pembiayaan itu sendiri memiliki beberapa dimensi yang beranega ragam. Menurut Muljono (1993), kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. 

Sedangkan pengertian yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia, yaitu menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1998 dalam pasal 1; kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Menurut jenisnya kredit dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu: menurut jenis kredit yang dibiayai, menurut resiko pembiayaan, dan menurut sektor ekonomi. 

a) Menurut Jenis Kredit yang Dibiayai 

1) Kredit Modal Kerja 

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi modal kerjanya. Kriteria dari modal kerja yaitu kebutuhan modal yang habis dalam satu putaran usaha, hal ini kalau dilihat dalam neraca suatu perusahaan akan berupa uang kas bank ditambah dengan piutang dagang dengan persediaan baik persediaan barang jadi, persediaan bahan dalam proses, persediaan bahan baku. Apabila dibicarakan modal kerja bersih maka perlu dikurangi lagi dengan current liabilities-nya. 

2) Kredit Investasi 

Yaitu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk pembelian barang-barang modal yaitu tidak habis dalam satu putaran usaha, maksudnya proses dari pengeluaran uang kas dan kembali menjadi uang kas tersebut akan memakan jangka waktu yang cukup panjang setelah melalui beberapa kali perputaran (Mulyono, 1993). 

Misalnya seorang debitur mendapatkan kredit untuk mendirikan pabrik, atau barang modal lainnya. Uang kas yang dikeluarkan untuk membeli barang – barang modal tersebut akan baru dapat terhimpun kembali setelah melalui proses depresiasi atau amortisasinya sesuai jangka waktu ekonomisnya (economical usefull life) yang mana dana depresiasi yang berupa out of pocket cost tersebut dikumpulkan. Jadi ada dua ciri pokok dari kredit investasi yaitu; barang yang akan dibeli merupakan barang – barang modal dan jangka waktunya sukup lama. 

3) Kredit Konsumsi 

Bentuk kredit yang diberikan kepada perorangan ini bukan dalam rangka untuk mendapatkan laba tetapi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi. 

b) Menurut Risiko Pembiayaan 

1) Kredit dari dana bank bersangkutan 

Dasar dari kredit ini diberikan atas dasar kemampuan dari bank yang bersangkutan di dalam mengumpulkan dana dari masyarakat yang menjadi nasabahnya baik berupa giro, deposito maupun modal sendiri dan pinjaman – pinjaman lainnya. 

2) Kredit dengan dana likuiditas Bank Indonesia 

Sesuai dengan fungsinya sebagai agent of development khususnya pada bank – bank pemerintah, maka dalam pengembangan sektor – sektor perekonomian tertentu bank sentral telah memberikan berbagai fasilitas penyediaan “Dana Likuiditas”. 

3) Kredit Kelolaan 

Kredit ini diperoleh Pemerintah Indonesia dari Luar Negeri untuk membantu berbagai pembiayaan pembangunan proyek – proyek swasta pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk bantuan kredit yang disalurkan melalui sistem perbankan. 

c) Menurut Sektor Ekonomi 

Untuk kepentingan perencanaan pengembangan kegiatan perekonomian maka pembagian sektor – sektor ekonomi mempunyai arti yang sangat penting. Penguasa moneter dan Bank Sentral mempunyai kepentingan utama dalam pembagian kredit menurut sektoral, sebagai alat perencanaan dan pengendalian kebijaksanaan – kebijaksanaan yang diambilnya. Secara garis besar pembagian kredit menurut sektor ekonomi: 

1) Sektor pertanian, perkebunan dan sarana pertanian 

2) Sektor pertambangan 

3) Sektor perindustrian 

4) Sektor listrik, gas dan air 

5) Sektor konstruksi 

6) Sektor perdagangan, restoran dan hotel 

7) Sektor pengangkatan, pergudangan, dan komunikasi 

8) Sektor jasa – jasa dunia usaha 

9) Sektor jasa – jasa sosial atau masyarakat

Read More

Apa penyebab krisis ekonomi AS:

1. Penumpukan hutang nasional hingga mencapai 8.98 trilyun dollar AS sedangkan PDB hanya 13 trilyun dollar AS 

2. Terdapat progam pengurangan pajak korporasi sebesar 1.35 trilyun dollar. (mengurangi pendapatan negara) 

3. Pembengkakan biaya Perang Irak dan Afganistan (hasilnya Irak tidak aman dan Osama Bin Laden tidak tertangkap juga) setelah membiayai perang Korea dan Vietnam. 

4. CFTC (Commodity Futures Trading Commision) sebuah lembaga pengawas keuangan tidak mengawasi ICE (Inter Continental Exchange) sebuah badan yang melakukan aktifitas perdagangan berjangka.Dimana ECE juga turut berperan mengdongkrak harga minyak hingga lebih dari USD 100/barel 

5. Subprime Mortgage: Kerugian surat berharga property sehingga membangkrutkan Merryl Lynch, Goldman Sachs, Northern Rock,UBS, Mitsubishi UFJ. 

6. Keputusan suku bunga murah dapat mendorong spekulasi. 

Source Kompas 27 Jan 08 

Kadin : Krisis Amerika Tidak Berdampak Besar 

Kamis, 18 September 2008 | 20:01 WIB 

TEMPO Interaktif, Jakarta: Runtuhnya bank investasi Amerika Serikat Lehman Brothers pada awal pekan ini diprediksi tidak berdampak langsung pada pasar uang di Indonesia. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, M S Hidayat mengatakan portofolio yang dimiliki Lehman Brothers di Indonesia tidak dalam skala besar. "Secara langsung tidak akan ada pengaruh besar," ujarnya, hari ini. 

Namun dia berharap agar pelaku dan pemain pasar Indonesia menjaga pasar uang dalam negeri tetap stabil. Saat ini, kata dia, beberapa investor asing tiba-tiba melakukan aksi penjualan saham dan pergi dari pasar Indonesia. "Mereka membeli saham di Amerika Serikat dan Eropa untuk memulihkan keadaan di sana," ujarnya. 

Investor pasar uang yang meninggalkan pasar Indonesia, kata dia, kebanyakan pemain asal Amerika Serikat. Beberapa dari mereka ada yang menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan membeli dolar. 

Hidayat meminta pelaku para pelaku dan pemain pasar Indonesia tidak terpengaruh ikut menjual sahamnya dan membeli dolar. Tidak perlu panik, kata dia, semoga ini hanya suatu gejala sementara saja, "Sekarang juga pelan-pelan mulai rebound," ujarnya. 

Dia memprediksi krisis ini akan berlangsung selama tiga bulan. Namun dia mengharapkan krisis ini tidak menyebabkan kebangkrutan di bidang usaha dalam skala besar. Indeks harga saham memang jatuh 36 persen, kata dia, namun dasar perekonomian Indonesia saat ini cukup kuat, "Seperti tersedianya cadangan devisa." 

Selama tiga bulan itu, pelaku pasar diharapkan tidak bertindak emosional dan menjaga kepercayaan pasar modal. "Time to buy back," ujarnya. Terutama bagi BUMN untuk membeli saham-saham bluechips yang murah dan menahannya sampai beberapa bulan, "Pasti nilainya akan naik." 

Hidayat juga meminta pelaku pasar mewaspadai kondisi AIG agar tidak kolaps. Jatuhnya AIG akan berpengaruh cukup besar pada pasar saham Indonesia karena beberapa portfolionya ada di SUN. 

Untuk pengusaha, dia meminta tidak melakukan ekspansi dulu. Karena prosedur semakin ketat diikuti suku bunga yang terus melambung tinggi. "Pemerintah sebaiknya meminta sektor riil diam, selamatkan makro dulu," katanya. 

Sedangkan untuk ekspor, terutama komoditas pertanian, pemerintah diharapkan dapat menjaganya. Menurutnya Indonesia tidak lagi bisa berharap pada pasar Amerika. "Amerika tidak pernah investasi ke Indonesia, tapi pasar dalam negerinya hanya membuat sulit kita," ujarnya. 

Untuk komoditas lainnya, seperti tekstil diharapkan dapat dialihkan ke Jepang dan Afrika. Negara-negara di Asia, kata dia, memiliki kebijakan perdagangan yang sama, karenanya akan mudah bagi Indonesia untuk bertransaksi. 

Selama tiga bulan ekspor ke Amerika mengalami penurunan hingga 20 persen, "Namun pemerintah dan pengusaha masih mencoba diversifikasi," kata dia. 

CORNILA DESYANA 

TOPIK 

Jatuhnya lembaga-lembaga keuangan Amerika Serikat seperti Lehman Brothers, Merrill Lynch dan juga American International Group (AIG), secara tidak langsung berdampak pada industri keuangan Indonesia.

Ambruknya lembaga keuangan raksasa Amerika Serikat (AS) tentunya akan berdampak pada nilai ekspor Indonesia dengan negara tujuan Amerika Serikat. Hal itu akan berimbas pada menurunnya ekspor Indonesia ke AS.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan, krisis ekonomi Amerika Serikat tidak saja berimbas di Indonesia tapi juga akan berimbas ke semua negara di dunia. Dampak dari resesi ekonomi global itu adalah adanya penurunan permintaan ekspor.

Karenanya, pemerintah akan menerapkan dua langkah antisipasi diantaranya, menfasilitasi kelancaran semua ekspor dan menerapkan regulasi ekspor yang mudah dan dipersingkat. 

Krisis Amerika Bisa Pengaruhi Industri Nasional 

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah mengkhawatirkan krisis keuangan di Amerika Serikat akan mempengaruhi kegiatan industri di Indonesia. Menteri Perindustrian Fahmi Idris menyatakan, imbas yang bakal dirasakan adalah pada sektor keuangan, perbankan dan pembiayan. “Kalau sektor perbankan kena, bisa merembet pada sektor lain misalnya industri,” ujarnya, Senin (22/9). 

Pendapat yang sama juga diungkapkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Mohamad S. Hidayat. Menurut dia, pada saar krisis, perbankan akan memperketat pengeluaran dananya dan menyebabkan ketatnya likuiditas. “Pemerintah mesti mengusahakan peningkatan indeks saham di Indonesia, supaya tidak menekan kinerja sektor riil,” katanya. 

Hidayat menambahkan, suku bunga, deposito dan bunga pinjaman saat ini sedang tinggi. Otomatis, pengusaha akan kesulitan mencari pinjaman dana. “Ekspansi usaha akan sangat sulit,” kata Hidayat. 

NIEKE INDRIETTA 

Amerika Serikat dirundung krisis ekonomi yang akut. Kiblat ekonomi dunia ini sedang berjuang mengjar ego keangkuhannya. Krisis ini pun segera menyebar kepada seluruh jejaring negeri Paman Sam ini, melalui virus dolar dan mitos modern tentang kejayaan ekonomi kapitalisme. 

Bagaimana Indonesia? 

Saya berharap dua hal. Yaitu kita cepat tersadar dan merubah kiblat ekonomi kemakmuran kita pada teori-teori, ukuran-ukuran dan mazhab kapitalisme dan pertumbuhan ekonomi yang bagus untuk dipidatokan dan di cetak tebal-tebal laporannya. Mau coba alternatif system ekonomi islam? 

Hal kedua adalah segera membei vaksin kepada ekonomi rakyat agar tak berimbas krisis yang menggurita ini. Lalu apa itu ekonomi rakyat? Ya ekonomi riil yang dierakkan konsumsi rakyat. YakinlahkKita perlu segara menyetop konsumsi dari impor dan ajari rakyat menjadi konsumen produk bangsanya sendiri. Jika kita tak mungkin kendalikan pasar bebas, maka kendalikan komunikasi dan iklan media impor. Kita dapat memberi ruang seluasnya pada produk rakyat untuk beriklan di media TV. Ini akan memfungsikan metode yang sudah ada seperti permodalan dan sector social seperti zakat yang turut menopang kekokohan para ekonom kecil. 

Profil konsumen Indonesia 

Perlu sebuah gerakan untuk mengubah pola konsumsi kita. Di sisi lain kita perlu menguatkan aspek produksi. Saya berharap kita dapat memfokuskan pada produk dengan nilai impor paling besar. Kita perlu membuat substitusi dengan produksi masal produk-produk tersebut dari tangan pribumi. 

Kita tak perlu mengandalkan penduduk kota yang kaya memulai gerakan ini, karena yang ada hanyalah perlawanan. Tak mudah melarang orang kota ke kafe. Maka yang perlu digerakkan adalah masyarakat umum di desa-desa. Kita berharap imbasnya di kota. Ini akan efektif bila gerakan ini disupport oleh media dan tangan besi pemimpin kepada oportinis politik. 

Politik Ekonomi 

Saya meyakini Indonesia dengan potensi sebesar ini haruslah menjadi pemegang kendali bagi sumber daya dunia. Kepemimpinan ekonomi kita yang lemah bukan karena kita kurang akal dan kalah negosiasi ekonomi, kita hanya belum mampu merekrut borokrasi yang anti korupsi dan membela kepentingan ummat diatas kepentingan diri dan keluarga. 

Dengan menggeser isu ekonomi dari pertumbuhan menjadi isu distribusi, maka otomatis kemakmuran akan menjadi focus kita. Distriusi asset dan distribusi kemakmuran ini haruslah menjadi batu timbang bagi keberhailan ekonomi kita. 

Siapa yang mau buat debat terbuka : Keruntuhan Kapitalisme dan Bangkitnya Ekonomi Distribusi? 

Krisis Amerika Berdampak ke Perekonomian Indonesia 

JAKARTA, SELASA-Krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Negeri adidaya itu merupakan salah satu tujuan ekspor terbesar produk-produk Indonesia. Jika daya beli di negara itu lesu, ekspor Indonesia dipastikan juga lesu. 

Demikian disampaikan Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) M. S Hidayat saat di temui pada acara pertemuan awal tahun 2008 KADIN Indonesia di Graha Niaga, Jakarta. Selasa, (5/2). 

"Permintaan ekspor dari Amerika cukup besar, untuk itu rencananya kita akan melakukan diversifikasi pasar. Dua bulan lagi KADIN akan mengadakan rapat dengan Menteri Perdagangan," kata Hidayat.

Read More

Analisis Keragaan Ekonomi Kelautan (Ocean Economy)

Beberapa kajian tentang keragaan ekonomi kelautan telah dilakukan, dalam uraian berikut ini disajikan deskripsi dan analisis ekonomi kelautan tersebut: 

1) Strategi Dasar Pembangunan Kelautan dan Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dilakukan oleh Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, Bogor bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Puslitbang Oseanologi LIPI Tahun 1997/1998 

Hasil kajian tersebut menghasilkan pembagian bidang kelautan yang meliputi : (1) sektor perikanan, (2) sektor pariwisata bahari, (3) sektor pertambangan (4) sektor industri maritim, (5) sektor angkutan laut, (6) sektor bangunan kelautan, dan (7) sektor jasa kelautan. 

Pada kajian ini juga dihasilkan rumusan tentang arah strategi dan rencana aksi pembangunan kelautan di Indonesia. 

2) Kajian Kebutuhan Investasi Pembangunan Perikanan Dalam Pembangunan Lima Tahun Mendatang (1999-2003) dilakukan oleh Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB Bogor bekerjasama dengan Direktorat Jendral Perikanan, Departemen Pertanian Tahun 1998/1999 

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan investasi sector perikanan yang didasarkan pada nilai ICOR dan ILOR. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana efisiensi dari suatu investasi. Makin rendah angka ICOR, maka investasi yang dilakukan semakin efisien. ICOR dihitung sebagai rasio investasi terhadap PDB. 

ICOR merupakan salah satu metoda untuk menghubungkan pertumbuhan faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. ICOR juga menghubungkan besarnya pembentukan modal tetap domestik bruto dengan pertambahan PDB, yang dapat digunakan untuk menunjukkan efisiensi suatu perekonomian dalam menggunakan barang modal. ICOR dapat juga menunjukkan pola kecenderungan penggunaan metoda produksi (padat karya atau padat modal) dalam suatu perekonomian. Dalam perencanaan makro, ICOR dapat digunakan untuk menaksir besarnya kebutuhan modal yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu. 

Nilai ICOR berdasarkan kajian tersebut untuk sektor perikanan berkisar antara 2,75-3,95; mengindikasikan bahwa sub sektor ini mempunyai prospek yang cukup baik bagi investasi yang ditanamkan. Sedangkan ICOR rata-rata sektor perikanan sebesar 3,55 mengindikasikan bahwa sektor ini relatif efisien untuk penanaman modal dibandingkan beberapa sector lainnya. 

Pada kajian tersebut juga dikaji nilai ILOR. ILOR (Incremental Labor Output Ratio) yang merupakan merupakan koefisien yang menghubungkan peningkatan jumlah tenaga kerja dan output atau produk yang dihasilkan. Dalam kajian tersebut, maka ouput didekati dari besarnya PDB yang dihasilkan. Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel Input-Output 1995. Berdasar analisis Tabel I-O didapatkan Nilai Indeks ILOR berkisar 7-9 dan hal tersebut menujukkan bahwa sektor perikanan merupakan sektor yang cukup menyerap tenaga kerja dalam meningkatkan produksinya. 

3) Kajian Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan Dalam Pembangunan Nasional dilakukan oleh Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB Bogor bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi (Puslitbang Oseanologi) LIPI Tahun 2000 

Pada kajian tersebut difokuskan kepada pendekatan terhadap produksi yang didasarkan pada permintaan pasar terhadap komoditas dari bidang kelautan. Adanya permintaan pasar ini merangsang terjadinya pemanfaatan potensi sumberdaya. Pemanfaatan sumberdaya tersebut, didasarkan pada dua hal pokok, yaitu potensi sumberdaya yang masih besar, serta ketersediaan faktor-faktor produksi. Proses pemanfaatan ini menghasilkan produksi, untuk memenuhi permintaan pasar tersebut. Besarnya produksi bidang kelautan secara keseluruhan, merupakan Produk Domestik Bruto sektor kelautan. 

Dari kajian tersebut dihasilkan PDB sektor kelautan atas dasar harga konstan Tahun 1993 pada tahun 1995 –1998 menurut sub sektor (Milyar Rupiah). 

Tabel 1. Distribusi Produk Domestik Bruto Bidang Kelautan atas Dasar Harga Berlaku (dalam miliar rupiah)  

No	Sektor	PDB 1995	PDB 1996	PDB 1997	PDB 1998
1.	Perikanan	6.474	9.989	15.907	20.345
2.	Energi dan Sumberdaya Mineral	19.712	21.426	42.652	94.142
3.	Industri Maritim -Pengilangan Minyak Bumi -LNG -Industri maritim lainnya	5.247 4.800 3.299	6.859 3.904 3.990	7.890 7.490 4.209	8.374   9.079   6.425
4.	Angkutan Laut	3.952	4.790	5.450	14.043
5.	Pariwisata Bahari	3.366	3.950	4.965	12.329
6.	Bangunan Kelautan	3.445	4.256	5.093	11.751
7.	Jasa Kelautan	5.700	6.409	9.890	12.646
	Jumlah PDB Sektor Kelautan	55.995	65.573	103.546	189.134
	Jumlah PDB Nasional	454.514,1	532.630,8	625.505,9	942.843,8

Sumber : PKSPL IPB, 2000

Dimana bila dilihat dari persentase, maka nilainya adalah sebagai berikut:

Distribusi Prosentase Produk domestik Bruto Bidang Kelautan tahun 1995-1998 atas Harga Berlaku

No.	Sektor	Persentase ( %) Produk Domestik Bruto
		1995	1996	1997	1998
1.	Perikanan	1,43	1,86	2,54	2,16
2.	Energi dan Sumberdaya Mineral	4,36	4,02	6,82	9,98
3.	Industri Maritim -Pengilangan Minyak Bumi -LNG -Industri maritim lainnya	1,16  1,06 0,73	1,29 0,73 0,75	1,26 1,20 0,67	0,89 0,96 0,68
4.	Angkutan Laut	0,74	0,90	0,87	1,49
5.	Pariwisata Bahari	0,87	0,74	0,79	1,31
6.	Bangunan Kelautan	0,76	0,80	0,81	1,25
7.	Jasa Kelautan Lainnya.	1,26	1,20	1,58	1,34
	Jumlah PDB Sektor Kelautan	12,38	12,31	16,55	20,06
	Jumlah PDB Nasional	100	100	100	100

Sumber : PKSPL IPB, 2000

Sedangkan nilai ICOR berdasarkan analisis Tabel Input Output Tahun 1995 sebagai berikut:

Tabel 3.    Nilai Koefisien ICOR Bidang Kelautan, berdasar Tabel I-O tahun 1995  

No.	Sektor	Nilai Indeks ICOR
1.	Perikanan	3,42
2.	Energi dan Sumberdaya Mineral	3,64
3.	Industri Maritim -Pengilangan Minyak Bumi -LNG -Industri maritim lainnya	3,56
4.	Angkutan Laut	3,81
5.	Pariwisata Bahari	3,10
6.	Bangunan Kelautan	4,01
7.	Jasa Kelautan Lainnya.	3,52

Sumber : PKSPL IPB, 2000

Merujuk pada Tabel 3 diatas maka sektor pariwisata bahari merupakan sektor yang paling efisien dan mempunyai resiko paling kecil untuk penanaman investasi jika dibandingkan dengan sub sektor lain. 

Kajian tersebut juga merekomendasikan bahwa terdapat tiga hal yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional melalui ekonomi kelautan, yaitu: 

q Memperbesar dan memperluas diversifikasi sector-sektor kelautan. 

q Memperbanyak investasi dengan memberikan dorongan/stimulus pada sektor- sektor yang mempunyai ICOR yang relatif rendah (perikanan, pariwisata). 

q Meningkatkan efisiensi yang mencakup alokasi usaha yang optimum berdasarkan jenis usaha, lokasi dan compatibility antar sektor kelautan. 

4) Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan kerjasama Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB Bogor dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2004 

Kajian tersebut pada intinya ditujukan untuk menyusun strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang mengintegrasikan pendekatan kelestarian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penyusunan kebijakan operasional dan perencanaan bagi para stakeholders dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. 

Berdasarkan kajian tersebut dihasilkan nilai Produk Domestik Bruto sektor kelautan dan perikanan pada Tahun 2002. 

Tabel 4. PDB Bidang Kelautan atas dasar harga berlaku pada tahun 1995 –1998 menurut bidang (Milyar Rupiah).

No	Sektor	PDB 1995	PDB 1996	PDB 1997	PDB 1998	PDB 2002
1.	Perikanan	6.474	9.989	15.907	20.345	46.610
2.	Energi dan Sumberdaya Mineral	19.712	21.426	42.652	94.142	170.234
3.	Industri Maritim -Pengilangan Minyak Bumi -LNG -Industri maritim lainnya	5.247 4.800 3.299	6.859 3.904 3.990	7.890 7.490 4.209	8.374   9.079   6.425	35.049 23.039 13.949
4.	Angkutan Laut	3.952	4.790	5.450	14.043	26.304
5.	Pariwisata Bahari	3.366	3.950	4.965	12.329	29.328
6.	Bangunan Kelautan	3.445	4.256	5.093	11.751	13.293
7.	Jasa Kelautan	5.700	6.409	9.890	12.646	22.323
	Jumlah PDB Sektor Kelautan	55.995	65.573	103.546	189.134	322.133
	Jumlah PDB Nasional	454.514,1	532.630,8	625.505,9	942.843,8	1.610.012

Sumber : PKSPL  IPB,2004

Sedangkan bila dilihat dari presentase, maka nilai PDB sektor kelautan tersebut terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Distribusi Persentase Produk domestik Bruto Bidang Kelautan tahun 1995-2002 atas Harga Berlaku

No.	Sektor	Prosentase ( %) Produk Domestik Bruto
		1995	1996	1997	1998	2002
1.	Perikanan	1,43	1,86	2,54	2,16	2,80
2.	Energi dan Sumberdaya Mineral	4,36	4,02	6,82	9,98	10,23
3.	Industri Maritim -Pengilangan Minyak Bumi -LNG -Industri maritim lainnya	1,16  1,06 0,73	1,29 0,73 0,75	1,26 1,20 0,67	0,89 0,96 0,68	2.10 1,14 0,83
4.	Angkutan Laut	0,74	0,90	0,87	1,49	1,81
5.	Pariwisata Bahari	0,87	0,74	0,79	1,31	1,42
6.	Bangunan Kelautan	0,76	0,80	0,81	1,25	1,10
7.	Jasa Kelautan Lainnya.	1,26	1,20	1,58	1,34	1,01
	Jumlah PDB Sektor Kelautan	12,38	12,31	16,55	20,06	23,57
	Jumlah PDB Nasional	100	100	100	100	100

Sumber : PKSPL IPB,2004

Kajian tersebut juga menghasilkan nilai koefisien ICOR sektor kelautan seperti terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Nilai Koefisien ICOR Bidang Kelautan, berdasar Tabel I-O tahun 2000  

No.	Sektor	Nilai Indeks ICOR
1.	Perikanan	3,31
2.	Energi dan Sumberdaya Mineral	3,71
3.	Industri Maritim -Pengilangan Minyak Bumi -LNG -Industri maritim lainnya	3,39
4.	Angkutan Laut	3,67
5.	Pariwisata Bahari	3,02
6.	Bangunan Kelautan	4,02
7.	Jasa Kelautan Lainnya.	3,34

Sumber : PKSPL IPB, 2004

Bila melihat perbandingan kontribusi bidang kelautan pada Tahun 1998 dengan Tahun 2002, maka terlihat peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 1998 persentase kontribusi bidang kelautan terhadap PDB nasional sebesar 20,06 % maka pada Tahun 2002 nilainya meningkat menjadi 23, 57 %. 

Bila dicermati lebih jauh lagi distribusi kontribusi bidang kelautan tersebut didominasi oleh sektor pertambangan diikuti perikanan dan sektor-sektor lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa jika ketujuh sektor tersebut dipisah dimana sektor energi, industri maritim, angkutan laut, pariwisata bahari, bangunan kelautan dan jasa kelautan lainnya dianggap sebagai sub bidang jasa kelautan, maka sub bidang ini mempunyai kontribusi yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan PDB nasional.

Read More